Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten/Kota
Persen
4 Tahun
2021
2024
8.02
03.5.3.2
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Persen
4 Tahun
2021
2024
8.03
03.5.3.3
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Persen
3 Tahun
2021
2023
8.04
03.5.3.4
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Persen
3 Tahun
2021
2023
8.05
03.5.3.5
Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun
Persen
-
-
-
8.06
03.5.3.6
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota
Persen
3 Tahun
2021
2023
8.07
03.5.3.7
Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.02
03.6.1.2
Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota
Ha
2 Tahun
2023
2024
9.03
03.6.1.3
Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota
Meter
2 Tahun
2023
2024
9.04
03.6.1.7
Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota
Dukumen
2 Tahun
2023
2024
9.05
03.6.1.8
Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota
Dukumen
2 Tahun
2023
2024
9.06
03.6.1.9
Data prasarana dan sarana milik pemerintah kabupaten/kota
unit
1 Tahun
2023
2023
9.07
03.6.1.10
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.08
03.6.1.11
Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.09
03.6.1.12
Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.10
03.6.1.13
Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.11
03.6.1.14
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Persen
1 Tahun
2023
2023
9.12
03.6.1.15
Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota
ada/tidak
-
-
-
9.13
03.6.1.17
Jumlah BUMD dan/atau UPTD kabupaten/kota Penyelenggaraan SPAM
Unit
1 Tahun
2023
2023
9.14
03.6.1.18
Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM
Izin
1 Tahun
2023
2023
9.15
03.6.1.19
Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain
Kerjasama
1 Tahun
2023
2023
9.16
03.6.1.20
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Persen
4 Tahun
2021
2024
9.17
03.6.1.21
Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
unit
1 Tahun
2023
2023
9.18
03.6.1.22
Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
unit
1 Tahun
2023
2023
9.19
03.6.1.23
Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T
unit
1 Tahun
2023
2023
9.20
03.6.1.24
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
unit
4 Tahun
2021
2024
9.21
03.6.1.25
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja
unit
2 Tahun
2023
2024
9.22
03.6.1.26
Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik
unit
2 Tahun
2023
2024
9.23
03.6.1.27
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.24
03.6.1.28
Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses aman
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.25
03.6.1.29
Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.26
03.6.1.30
Kinerja Penyediaan unit pengolahan setempat
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.27
03.6.1.31
Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.28
03.6.1.32
Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.29
03.6.1.33
Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.30
03.6.1.34
Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.31
03.6.1.35
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota
Persen
-
-
-
9.32
03.6.1.36
Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi
Persen
-
-
-
9.33
03.6.1.37
Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam tahun eksisting
IMB
-
-
-
9.34
03.6.1.38
Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung
ada/tidak
-
-
-
9.35
03.6.1.39
Penetapan keputusan Walikabupaten/kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung
ada/tidak
-
-
-
9.36
03.6.1.40
Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikabupaten/kota untuk dilindungi dan dilestarikan
unit
-
-
-
9.37
03.6.1.41
Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikabupaten/kota untuk kepentingan strategis daerah provinsi
unit
-
-
-
9.38
03.6.1.42
Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/kota
unit
-
-
-
9.39
03.6.1.43
Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat
unit
-
-
-
9.40
03.6.1.44
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
Persen
-
-
-
9.41
03.6.1.45
Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan kabupaten/kota
Km
-
-
-
9.42
03.6.1.46
Panjang jalan yang dibangun
Km
-
-
-
9.43
03.6.1.47
Panjang jembatan yang dibangun
M
-
-
-
9.44
03.6.1.48
Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)
km
-
-
-
9.45
03.6.1.49
Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan
M
-
-
-
9.46
03.6.1.50
Panjang Jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi
km
-
-
-
9.47
03.6.1.51
Panjang jembatan yang direhabilitasi
M
-
-
-
9.48
03.6.1.52
Panjang jalan yang dipelihara
km
-
-
-
9.49
03.6.1.53
Panjang jembatan yang dipelihara
M
-
-
-
9.50
03.6.1.54
Rasio tenaga operator/teknis/analisa yang memiliki sertifikat kompetensi
Persen
3 Tahun
2022
2024
9.51
03.6.1.56
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota
Orang
3 Tahun
2022
2024
9.52
03.6.1.58
Terselenggaraannya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhiran
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.53
03.6.1.59
Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.54
03.6.1.60
Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.55
03.6.1.61
Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendataan lainnya
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.56
03.6.1.62
Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sedah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.57
03.6.1.63
Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.58
03.6.1.64
Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.59
03.6.1.65
Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.60
03.6.1.66
Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analis di wilayah kab/kota
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.61
03.6.1.67
Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.62
03.6.1.69
Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.63
03.6.1.70
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi
Persen
2 Tahun
2023
2024
9.64
03.6.1.71
Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.65
03.6.1.72
Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
Ada/tidak
2 Tahun
2023
2024
9.66
03.6.1.76
Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota
unit
2 Tahun
2023
2024
9.67
03.6.1.78
Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
dokumen
2 Tahun
2023
2024
9.68
03.6.1.79
Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
Kasus
2 Tahun
2023
2024
9.69
03.6.1.80
Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya