Presentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan
Persen
4 Tahun
2018
2021
10.02
16.5.1.2
Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Persen
6 Tahun
2019
2024
10.03
16.5.1.3
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
Persen
4 Tahun
2018
2021
10.04
16.5.1.4
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Memanfaatkan sertifikat elektronik
Persen
4 Tahun
2018
2021
10.05
16.5.1.5
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo
Persen
-
-
-
10.06
16.5.1.6
Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik
Persen
3 Tahun
2022
2024
10.07
16.5.1.7
Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi
Persen
6 Tahun
2019
2024
10.08
16.5.1.8
Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik
Persen
3 Tahun
2019
2021
10.09
16.5.1.9
Persentase (%) Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat
Persen
6 Tahun
2019
2024
10.10
16.5.1.10
Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persen
6 Tahun
2019
2024
10.11
16.5.1.11
Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun
Persen
8 Tahun
2017
2024
10.12
16.5.1.12
Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik
Persen
7 Tahun
2018
2024
10.13
16.5.1.13
Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi
Persen
7 Tahun
2018
2024
10.14
16.5.1.14
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Persen
8 Tahun
2017
2024
10.15
16.5.1.15
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
Persen
8 Tahun
2017
2024
10.16
16.5.1.16
Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D
Orang
7 Tahun
2018
2024
10.17
16.5.1.17
Jumlah instansi pemerintah yang terbentuk CSIRT K/L/D
Pemda
5 Tahun
2020
2024
10.18
16.5.1.18
Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.02
16.6.1.2
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.03
16.6.1.3
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.04
16.6.1.4
Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatk jaringan intra pemerintah
Persen
4 Tahun
2021
2024
12.05
16.6.1.5
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.06
16.6.1.6
Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatk secara daring dengan memanfaatkan doamin dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
Persen
1 Tahun
2021
2021
12.07
16.6.1.7
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.08
16.6.1.8
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.09
16.6.1.9
Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.10
16.6.1.10
Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.11
16.6.1.11
Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.12
16.6.1.12
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.13
16.6.1.13
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.14
16.6.1.14
Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.15
16.6.1.15
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.16
16.6.1.16
Persentase data yang dapat berbagi pakai
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.17
16.6.1.17
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.18
16.6.1.18
Persentase ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Persen
2 Tahun
2020
2021
12.19
16.6.1.19
Tersedianya peraturan darah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
Ada/Tidak
-
-
-
12.20
16.6.1.20
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.21
16.6.1.21
Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.22
16.6.1.22
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
Persen
5 Tahun
2020
2024
12.23
16.6.1.23
Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan
Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan
Persen
5 Tahun
2020
2024
13.03
16.6.3.3
Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
Persen
5 Tahun
2020
2024
13.04
16.6.3.4
Presentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
Persen
2 Tahun
2020
2021
13.05
16.6.3.5
Persentase titik yang diamankan deibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan